INDRAGIRI HILIR, TEMBILAHAN - Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur layanan publik yang mendukung pelayanan dasar dan perekonomian daerah merupakan satu dari enam agenda pembangunan yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, pada 2017 mendatang. 

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Inhil
Hal ini disampaikan Bupati Inhil HM Wardan saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Musrenbang RKPD), belum lama ini. 

"Sesuai dengan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2017 adalah Pemantapan Infrastruktur dan Aparatur Pemerintahan Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi dan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2018, terdapat agenda pembangunan tahun keempat yang akan kita laksanakan pada tahun anggaran 2017," ungkap Wardan. 

Agenda pembangunan berikutnya, yakni peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. 

"Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup yang baik dan terpadu sesuai penataan ruang dengan mengembangkan kearifan lokal dengan optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam berkelanjutan," ujarnya. 

Dan meningkatkan partisipasi serta peran masyarakat dalam demokrasi, kehidupan berbangsa dan bernegara dengan peningkatan sinergitas pemerintah dengan masyarakat di dalam pembangunan guna meningkatkan keamanan dan ketertiban. 

Serta meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yang bertaqwa kepada Tuhan YME, professional, unggul, berbudaya dan memiliki keterampilan yang tinggi dengan peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam kesempatan ini, beliau juga mengingatkan kepada SKPD terkait yang mengusulkan kegiatan bersumber dari dana APBN maupun dana DAK melalui e-Musrenbang. 

"Harus benar-benar dapat memilah kegiatan yang mampu dilaksanakan oleh SKPD sendiri yang bersumber dari DAK maupun kegiatan yang pelaksanaannya berada di Kabupaten Indragiri Hilir bersumber dari dana APBN dan melakukan koordinasi yang intensif bersama Bappeda Kabupaten," ingatnya.(ini03)

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.