INDRAGIRI HILIR, TEMBILAHAN - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir H Muhammad Wardan menggelar audiensi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, Kamis (30/3/17) di Kantor Bupati Inhil. 

Audiensi yang digelar dalam rangka menerima masukan sebagai bahan evaluasi terkait percepatan tingkat partisipasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2018 tersebut dihadiri oleh Komisioner dan beberapa Kepala Divisi KPU Provinsi Riau, Komisioner KPU Kabupaten Inhil serta beberapa Kepala atau perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil. 

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Inhil
Pada audiensi tersebut, Wardan memberikan gambaran hasil pelaksanaan inventarisasi jumlah pemilih untuk kemudian dijadikan acuan pada penetapan pemilih tetap dalam Daftar Pemilih Tetap Pilkada tahun 2018 mendatang. 

"Jika dibandingkan, data estimasi jumlah pemilih tetap tahun 2018 mendatang dengan Pilpres tahun 2014 lalu, terlihat adanya kenaikan meski tidak signifikan. Pada tahun 2014 dalam DPT ada sekitar 510.299 orang jumlah pemilih tetap, sedangkan untuk Pilkada tahun 2018 mendatang diperkirakan ada 520.030 orang pemilih tetap yang akan berpartisipasi," jelasnya. 

Kenaikan jumlah pemilih tetap pada Pilkada tahun 2018 mendatang, diklaim Wardan secara linier disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Inhil. 

Dari hasil koordinasi dengan pihak KPU Kabupaten Inhil, peningkatan jumlah pemilih tetap yang terjadi, diungkapkan Wardan, akan beriringan dengan bertambahnya jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar pada setiap wilayah di Kabupaten Inhil. Yang mana, pada Pilpres yang diselenggarakan tahun 2014 lalu terdapat sebanyak 1589 TPS, sementara pada Pilkada tahun 2018 mendatang diprediksi akan bertambah menjadi 1610 TPS. 

Sedangkan Nurhamin, Kepala Divisi Sosialisasi KPU Provinsi Riau mengatakan, Kabupaten Inhil merupakan Kabupaten/Kota keempat yang dikunjungi oleh KPU Provinsi Riau untuk melaksanakan audiensi. 

"Sebelumnya, di Kabupaten Rohil, Pelalawan dan Inhu. Kami ucapkan terimakasih atas terpenuhinya fasilitasi penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 mendatang," ucapnya. 

Dari hasil evaluasi, dikatakan Nurhamin, KPU Provinsi Riau mendapat kesimpulan, secara geografis Kabupaten Inhil termasuk dalam kategori daerah rawan jarak. 

Untuk mengatasi hal tersebut, KPU Provinsi Riau menyarankan, agar Pemerintah Kabupaten Inhil menggagas pembentukan Kampung Pemilu atau Desa Sadar Pemilu. 

"Dengan itu, diharapkan ada peningkatan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2018 mendatang. Sebab, dalam Kampung Pemilu atau Desa Sadar Pemilu tersebut, masyarakatnya akan difokuskan pada peningkatan pengetahuan tentang Pemilu, bersikap dalam menyambut Pemilu dan persiapan administratif dalam menyambut Pemilu yang akan menjadi indikator persiapan dalam menghadapi Pilkada secara keseluruhan," jelasnya. 

Dijelaskan, yang dimaksud dengan perilaku sadar pemilu oleh masyarakat dalam Pemilu dapat terlihat dari pemilih yang datang ke TPS, meski tidak memperoleh undangan dari pihak penyelenggara. 

Dari sisi sosial, tingkat kerawanan penyelenggaraan Pilkada di Inhil diprediksi rendah. Hal ini dikarenakan rasa solidaritas sesama masyarakat Inhil yang begitu kuat 

"Apalagi di Inhil, tokoh masyarakatnya masih bisa diajak bermusyawarah," tandas Nurhamin. 

Usai penyampaian, acara dilanjutkan dengan pemaparan rancangan draft tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 oleh Kepala Divisi Perencanaan KPU Provinsi Riau, Syapril Abdullah.(hil03)

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.