INDRAGIRI HILIR, TEMBILAHAN - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah memperoleh lahan seluas 5 hektar bagi membangun gedung SMA Negeri 1 Tembilahan. 

Wardan menjelaskan, dengan telah didapat lahan seluas 5 hektar tersebut, maka kontroversi tentang berdirinya bangunan SMA Negeri 1 Tembilahan di atas lahan yang bukan milik Pemda, kini telah mendapatkan titik terang. 

"Pemkab Inhil telah memperoleh lahan seluas 5 Hektare yang akan digunakan untuk membangun gedung sekolah SMA Negeri 1 Tembilahan. Nantinya, pembangunan gedung sekolah tersebut, akan menggunakan APBD Provinsi Riau," ungkapnya, Senin (27/3/17). Karena kewenangan penganggarannya berada di Pemerintah Provinsi Riau. 

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Inhil

Direncanakan, dalam pembangunan bangunan SMA Negeri 1 Tembilahan ini akan dilengkapi dengan dibangunnya asrama siswa. Sertifikat tanahnya dalam 1 bulan akan terbit. 

Dikatakan, dengan telah dialihkannya kewenangan pengelolaan tersebut. Maka, secara otomatis, kepada Pemprov Riau, diberikan keleluasaan untuk mengambil kebijakan dalam rangka pengembangan SMA/SMK di Kabupaten Inhil. 

Peralihan kewenangan pengelolaan ini akan memberi dampak positif berupa perkembangan bagi SMA/SMK di Kabupaten Inhil. Sebelum tahun 2002, khususnya SMA/SMK memang merupakan kewenangan dari pihak Pemprov yang ditangani oleh sebuah Kantor Wilayah. 

Namun sejak tahun 2002, kewenangan itu beralih ke Kabupaten/Kota. Kini, terjadi lagi peralihan kewenangan. 

"Saya meyakini, peralihan kali ini, akan memberi efek positif terhadap upaya pengembangan SMA/SMK, khususnya di Kabupaten Inhil," kata Wardan. 

Peralihan kewenangan saat ini, diungkapkan Wardan, sudah diproses sejak November tahun 2016 lalu. Dan, direalisasikan pada tahun 2017. Yang mana, pengelolaan dan hal-hal administratif akan diserahkan kewenangannya kepada provinsi. Berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

"Dengan keterbatasan anggaran yang dialami Kabupaten Inhil. Penyerahan kewenangan ini diharapkan, dapat meningkatkan pelaksanaan upaya pembinaan dan pengawasan serta lainnya. Sebab, jika dibandingkan dengan Kabupaten, dari sisi pendanaan, APBD Provinsi Riau jauh lebih besar," jelasnya. 

Namun demikian, ditegaskan Wardan, dengan peralihan yang dilakukan, tidak serta-merta membuat Pemerintah Kabupaten Inhil melepas tanggung jawab terhadap SMA / SMK di Kabupaten Inhil. 

"Masih ada tanggung jawab dari Pemkab Inhil yang harus dilaksanakan, salah satunya seperti, pengembangan lembaga pendidikan," ucap Wardan.(hil03)

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.