INDRAGIRI HILIR, TEMBILAHAN - Pejabat sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Indragiri Hilir membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Inhil Tahun 2019, Senin (19/3/18). 

Musrenbang RKPD yang digelar di Gedung Engku Kelana Tembilahan ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Riau H Ahmad Hijazi didampingi beberapa pejabat Eselon Provinsi Riau, Wakil Ketua DPRD Inhil H Ferryandy, Sekda Inhil H Said Syarifuddin dan Kepala SKPD serta Camat se-Kabupaten Inhil.

Dalam arahannya Sekda Provinsi H Ahmad Hijazi mengatakan, kegiatan ini dalam hal untuk membicarakan perencanaan Tahun 2019, di mana proses perencanaan itu melalui 3 proses pendekatan yaitu Top Down, Button Up dan Teknokrat. 

Beliau menambahkan, walaupun sekarang dalam tahun politik khususnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tapi dari segi pemerintahan harus tetap satu tujuan. 

Sementara itu, Pjs Bupati Rudyanto saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka Musrenbang RKPD Tahun 2019 menyebutkan, sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur tata cara dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan yang salah satunya adalah pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dilaksanakan saat ini. 

"Beberapa tahapan perencanaan telah kita laksanakan mulai dari Musrenbang Desa, Kelurahan, Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah serta Forum Konsultasi Publik," ungkapnya. 

Untuk itu, melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD ini diharapkan dapat dilakukan pembahasan yang lebih mendalam lagi terhadap rancangan RKPD menyesuaikan dengan prioritas dan arah pembangunan Tahun 2019 serta kemampuan anggaran Daerah Tahun 2019. 

Melalui kesempatan ini, beliau menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Riau yang telah banyak memberikan alokasi anggaran kepada Kabupaten Indragiri Hilir, baik melalui bantuan keuangan maupun melalui kegiatan-kegiatan di OPD. 

Pemerintah Provinsi Riau, khususnya selama tahun 2015 hingga 2018, walaupun untuk tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun dapat dipahami karena kondisi keuangan yang semakin terbatas. Bahkan dalam 4 tahun terakhir, APBD Inhil mengalami rasionalisasi akibat pengurangan dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat. 

"Semoga untuk tahun 2018 tidak terjadi rasionalisasi APBD baik untuk Kabupaten indragiri hilir maupun Provinsi Riau," harapnya. 

Beliau juga mengajak semua elemen pejabat untuk saling mengingatkan agar niatan baik untuk membangun Indragiri Hilir dapat berjalan dengan baik dan semua terhindar dari hal-hal yang dapat menyulitkan baik di dunia maupun di akhirat nanti. 

Akhir acara ini dilanjutkan dengan penyerahan Pokok-pokok Pikiran DPRD Inhil Tahun 2019 yang diserahkan langsung Wakil Ketua DPRD Syahruddin kepada Pjs Bupati Rudyanto.(kom03)

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.